Peraturan Menteri Keuangan Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG Menimbang. Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Http Itjen Kemenag Go Id Sirandang Files Download 2499 A5c90310068f9b3ede9f1d0a8ca311c5

2 Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Peraturan menteri keuangan tentang hibah dan bantuan sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur. Peraturan Menteri Keuangan ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada BUNKuasa BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik KLkantorSatker.

Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial berbagai pengaturan pengelolaan hibah dan bantuan sosialtelah mengalami perubahan. Menteri keuangan republik indonesia. Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Berita.

Pun untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memberi maupun menerima bantuan atau sumbangan serta harta hibahan perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245PMK032008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah Bantuan atau Sumbangan yang Tidak. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan uruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254PMK052015. Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri.

7 KL dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri NO.

Nomor 55 tahun 2013 tentang tata cara pengusulan evaluasi penganggaran pelaksanaan penatausahaan pertanggungjawaban pelaporan dan monitoring hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254PMKOS2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian NegaraLembaga. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 81pmk052012.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI Menimbang.

14 BN2016NO541 kemendagrigoid. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD pada 27 Desember 2018 Menteri Dalam Negeri Mendagri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. Peraturan menteri dalam negeri nomor 99 tahun 2019 tentang perubahan kelima atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3 Pasal 3 1 Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang barang atau jasa. Belanja bantuan sosial pada kementerian negaralembaga. Dengan rahmat tuhan yang maha esa.

58 Tahun 2005 mengatur secara umum ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkait hibah dan bantuan sosial. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK012018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229PMK012019 tentang Perubahan Kedua atas. Pemberian hibahbantuan sosial berupa uang danatau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan.

Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Permendagri Nomor 99 Tahun. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Permenkeu 90 Tahun 2020 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan

2

Http Jdih Brebeskab Go Id Uploads Hukum 31 Compressed Pdf

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Pmk 07 2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dan Dana Insentif Daerah Ta 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid 19

Ditjen Perbendaharan Kemenkeu Peraturan Menteri Keuangan

Http Www Djpk Kemenkeu Go Id Wp Content Uploads 2018 01 Pmk 222 Dbh Cht Pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Pmk 01 2010

Http Jdih Baritoselatankab Go Id Produk Hukum File 2020 Perbup No 11 Th 2020 Jdih Compressed 1 Pdf

Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 61952 Perbup 20nomor 208 20tahun 202017 1 Pdf

Https Jdih Kemenkeu Go Id Fulltext 2018 102 Pmk 02 2018per Pdf

Https Kp2kppacitan Files Wordpress Com 2012 07 Pmk 245 2008 Pdf

2

Https Jdih Kemenkeu Go Id Fulltext 2019 229 Pmk 01 2019per Pdf

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Pmk 04 2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum Amal Sosial Atau Kebudayaan Baca Lengkap Ya Hepihappya

Http Jdih Indramayukab Go Id File Lampiran 2019 07 0109 Pembentukan 20tim 20teknis 20verifikasi 20bantuan 20hibah 20untuk 20sarana 20keagamaan 20tingkat 20kabupaten 20indramayu 20tahun 20anggaran 202018 Pdf

Http Jdih Kemendag Go Id Peraturan Download 1962 2

Pemprov Banten Terus Melakukan Pembenahan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Salah Satunya Adalah Dengan Terus Memantau Pelaksanaan Dan Pelaporan Dana Hibah

Http Jdih Surabaya Go Id Pdfdoc Perwali 3 Pdf

Bagikan Artikel ini