Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Sosial Dan Hibah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan. Penatausahaan Keuangan lingkup DPKAD selaku SKPKD.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur.
Peraturan pemerintah tentang bantuan sosial dan hibah. Ketentuan Terkait Hibah dan Bantuan Sosial Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial adalah sebagai berikut. Struktur Batang Tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut adalah sebagai berikut. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
BENDAHARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Kode. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272. Ketentuan Umum Ps 1.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri Entitas Pemerintah Pusat Nomor 99 Tahun 2019 Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditetapkan Tanggal 25 November 2019 Diundangkan Tanggal. 18Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran. Pemberian hibahbantuan sosial berupa uang danatau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan. No23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 282 Ayat 1 yang menetapkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan.
Penatausahaan hibah dan bantuan sosial secara komprehensif berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar. Pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. 2 Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD pada 27 Desember 2018 Menteri Dalam Negeri Mendagri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang. 3 Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber. Bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali dan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari.
Diatur Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Sumba Timur. Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Permendagri Nomor 99 Tahun. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Sumba Timur.
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disempurnakan kembali denganPermendagri Nomor 39 Tahun 201tentang Perubahan atas 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan.
Permensos 14 Tahun 2012 Idn Journal
Pemprov Banten Terus Melakukan Pembenahan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Salah Satunya Adalah Dengan Terus Memantau Pelaksanaan Dan Pelaporan Dana Hibah
Http Jdih Sinjaikab Go Id Jdih Jdih Dokumen Perbup 20no 2036 20tahun 202016 20perubahan 20atas 20pebup 20no 2026 20tahun 202014 20tentang 20tata 20cara 20penggaran Pdf
Https Banten Bpk Go Id Wp Content Uploads 2019 05 Tulisan Hukum Rev Mas Adi Ke 2 Mekanisme Pemberian Hibah Bansos Yang Bersumber Dari Apbd Pasca Permen 13 2018 Upload Web Pdf
Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 112877 Perwako 20nomor 202 20tahun 202019 20 Cap Pdf
Permohonan Bantuan Hibah
Sahate Satu Harapan Terwujud Bansos Dan Hibah Online
Http Jdih Surabaya Go Id Pdfdoc Perwali 3 Pdf
Http Jdih Kukarkab Go Id Storage Peraturan 2019 01 07 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kukar1 Pdf
Https Jdihn Go Id Files 600 Nomor 2053 Standar 20operasional 20prosedur 20 Sop 20pemberian 20hibah 20dan 20bantuan 20sosial 20yang 20bersumber 20dari 20anggaran 20pendapatan 20dan 20belanja 20daerah 20kabupaten 20musi 20banyuasin Pdf
Http Bakeuda Kalselprov Go Id Files Download Ef49e674484f545
Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 14022020122857 Kepgub Nomor 143 Tahun 2020 Ttg Pemberian Hibah Bansos Dan Bankeu Ta 2020 Stempel Pdf
Buku Hibah Bantuan Sosial Dapatkan Di Toko Toko Buku Dr H Yusran Lapananda Sh Mh
Bimtek Dana Hibah Dan Bansos Permendagri 123 Tahun 2018
2
Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 01112018110612 Sk Gub Nomor 1594 Tahun 2018 Pdf
Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 10112017110106 Mendagri2011 32 Pdf Pdf
Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 117152 Pergub 20nomor 20056 20thn 202019 20ttng 20hibah 20 26 20 20bansos 20pmdn 20123 2018 20 20revisi 20akhir Pdf
Belum ada Komentar untuk "Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Sosial Dan Hibah"
Posting Komentar